219 Calon Kepala Sekolah di Pemalang Ikuti Pelatihan BCKS Selama 10 Hari

TNIPOLRINEWS.COM, Pemalang –
Sebanyak 219 guru yang telah lolos seleksi administrasi dan seleksi substansi mengikuti Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Kabupaten Pemalang Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari, mulai 14 hingga 23 November 2026, tersebut resmi dibuka di R-Gina Hotel Pemalang, Sabtu (14/11/2026).
Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Plt. Bupati Pemalang melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, Khaeron.
Dalam sambutan Plt Bupati yang dibacakannya, Khaeron menyampaikan bahwa pelatihan BCKS tidak sekadar menjadi kegiatan peningkatan kompetensi, tetapi benar-
benar menjadi bekal dalam menyiapkan calon-calon pemimpin sekolah
yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki komitmen kuat terhadap
kemajuan pendidikan di Kabupaten Pemalang.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan sekadar mengelola administrasi. Mereka harus mampu memimpin pembelajaran, membangun visi, menciptakan budaya kerja positif, serta menggerakkan seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Kepala sekolah bukan sekadar pengelola administrasi, melainkan pemimpin pembelajaran yang mampu membangun visi, menciptakan budaya kerja positif, serta menggerakkan seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan,” ujar Khaeron.
Ia menambahkan, tantangan pendidikan ke depan menuntut kepala sekolah memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi. Selain itu, pengelolaan sumber daya serta anggaran sekolah harus dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Khaeron juga menekankan pentingnya penggunaan data, termasuk Rapor Pendidikan, sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan menyusun program sekolah. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik.
Selain kompetensi kepemimpinan dan manajerial, Khaeron secara khusus mengingatkan para calon kepala sekolah agar menjadikan lingkungan pendidikan sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik.
Ia meminta sekolah memiliki sistem pencegahan, pengawasan, pelaporan, serta penanganan kasus kekerasan dan perundungan, termasuk yang terjadi di ruang digital.
“Apabila terjadi kasus perundungan, jangan diabaikan apalagi
ditutup-tutupi. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara cepat, objektif dan transparan dengan mengutamakan keselamatan serta pemulihan korban,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang, Ismun Hadiyo, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelatihan BCKS 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan.
Ia menyebutkan, kegiatan tersebut bertujuan membekali peserta dengan kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Materi pelatihan juga diarahkan untuk meningkatkan wawasan kepemimpinan, keterampilan manajerial, serta kemampuan supervisi akademik.
Selain itu, peserta diharapkan mampu mengembangkan pola pikir visioner, adaptif, dan transformatif sehingga dapat menyusun serta mengimplementasikan Proyek Transformasi Kepemimpinan Sekolah sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Adapun 219 peserta yang mengikuti pelatihan terdiri atas 8 peserta dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK), 151 peserta jenjang Sekolah Dasar (SD), dan 60 peserta jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dindikpora Kabupaten Pemalang melibatkan 14 pengajar bersertifikasi tingkat nasional. Mereka berasal dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Tengah, BBGTK Provinsi Jawa Barat, BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, serta BBGTK Banten.
Ismun menjelaskan, penyelenggaraan pelatihan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 129/P/2025.***
Penulis : Suhari Putra Senja
