EX BUPATI LABUSEL EDIMIN ALIAS ASIONG DIDUGA UCAPKAN “POTONG KUPINGKU KALAU KALIAN DAPAT ITU” KEPADA MASYARAKAT KTPMI: Dinilai Tak Beretika, Tak Bermoral, Dan Diduga Bupati Oligarki

TNIPOLRINEWS.COM –

TANJUNG MULIA, Labuhanbatu Selatan –
Pernyataan yang diduga dilontarkan mantan Bupati Labuhanbatu Selatan, Edimin alias Asiong, kepada masyarakat KTPMI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, kini menjadi sorotan tajam publik dan memicu kemarahan masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang terkonfirmasi kepada wartawan dari salah satu masyarakat KTPMI Desa Tanjung Mulia, Edimin diduga sempat mengatakan dalam sebuah perbincangan dengan warga:

“Potong kupingku ini kalau kalian dapat itu.”

Pernyataan tersebut diduga disampaikan saat membahas persoalan lahan sengketa seluas 700 Hektar antara masyarakat KTPMI dengan PT Nubika Jaya Cabang PHG yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.

Jika pernyataan tersebut benar, maka kalimat itu dinilai bukan sekadar candaan, melainkan bentuk penghakiman sepihak, merendahkan marwah masyarakat, dan memihak kepada perusahaan dalam konflik agraria yang seharusnya diselesaikan secara adil.

DPC LSM ELANG MAS: SANGAT MENYAYANGKAN, BUPATI TAK BERETIKA

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC LSM Elang Mas Labuhanbatu, Dariter Ritonga, menyatakan sangat menyayangkan sikap seorang mantan kepala daerah.

Kami sangat menyayangkan perkataan sebagai mantan Bupati di Labusel. Bukan membela rakyatnya, malah menyudutkan pula, ujar Dariter kepada wartawan, Minggu (9/11/2026).

Menurut Dariter, seorang mantan Bupati seharusnya menjadi teladan, menjadi bapak bagi rakyatnya, menjadi penyejuk di tengah konflik, bukan menjadi pemicu amarah.

Hal ini sangat dan berpotensi menyulut amarah masyarakat banyak. Ini menunjukkan Bupati tak beretika dan tak bermoral. Seorang pemimpin tidak boleh berkata seperti itu kepada rakyatnya sendiri yang sedang berjuang mencari keadilan, tegas Dariter menutup keterangannya.

WARGA: EX BUPATI DIDUGA PUNYA KEPENTINGAN DI PT NUBIKA JAYA

Tokoh dan beberapa masyarakat Desa Tanjung Mulia dengan nada geram juga menyampaikan penilaian mereka kepada media.

Menurut mereka, sikap Edimin alias Asiong tersebut tidak lepas dari dugaan adanya kepentingan di balik konflik lahan tersebut.

Kalau menurut kami, ex Bupati Labusel Edimin alias Asiong itu memang punya kepentingan di PT Nubika Jaya Cabang PHG. Boleh dikatakan kalau beliau ini Bupati Oligarki, sahut salah satu tokoh masyarakat Tanjung Mulia dengan geram.

Masyarakat menegaskan, penilaian tersebut muncul karena selama masa jabatannya, konflik KTPMI vs PT Nubika Jaya tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Justru masyarakat yang terus berjuang sendiri tanpa pendampingan maksimal dari pemerintah daerah.

PAKAR HUKUM: PEMIMPIN SEPERTI INI PERLU DILAPORKAN, AUDIT KEKAYAANNYA!

Lebih tajam lagi, Pakar Hukum DPP LSM Elang Mas, Prof. Sutan Nasomal, MH, PhD, memberikan pandangan hukumnya atas persoalan ini.

Menurut Prof. Sutan, pemimpin yang dengan sengaja dan terang-terangan menjustifikasi dan menjatuhkan marwah masyarakatnya sendiri tidak boleh dibiarkan.

Pemimpin seperti ini perlu dilaporkan. Dengan sengaja dan terang-terangan menjustifikasi dan menjatuhkan marwah masyarakatnya sendiri, tegas Prof. Sutan Nasomal.

Pakar hukum tersebut juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran lebih dalam.

Bila perlu audit kekayaannya dan audit anggarannya pada tahun masa jabatannya. Karena patut diduga ada penyalahgunaan jabatan. Jika ada penyimpangan, harus diproses sesuai hukum yang berlaku, tambahnya.

Pernyataan Prof. Sutan tersebut didasarkan pada prinsip UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.

KETUA KTPMI: MINTA PRESIDEN, KAPOLRI, KEJAGUNG DAN MENTERI ATR/BPN TURUN LANGSUNG

Sementara itu, masyarakat KTPMI Desa Tanjung Mulia melalui ketuanya, Abdullah Hasibuan, menyampaikan harapan besar kepada pemerintah pusat.

Kami masyarakat KTPMI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, melalui ketua Abdullah Hasibuan berharap Bapak Presiden RI, Bapak Kapolri, Bapak KejagungRI dan Bapak Menteri ATR/BPN RI turun langsung dalam penyelesaian konflik ini, ujar Abdullah.

Menurut Abdullah, masyarakat sudah lelah berharap kepada pemerintah daerah. Sudah berkali-kali lahan diduduki, sudah berkali-kali bersurat, namun tidak ada penyelesaian.

Kami hanya minta keadilan. Kami bukan perampok. Kami petani yang memperjuangkan hak kami. Kalau daerah tidak mampu menyelesaikan, biarlah pusat yang turun langsung, harapnya.

PENUTUP REDAKSI:

Konflik 700 Ha di Tanjung Mulia bukan lagi sekadar konflik lahan. Ini sudah menjadi ujian moral bagi pemimpin di Labuhanbatu Selatan, baik yang masih menjabat maupun yang sudah purna.

Seorang pemimpin yang beradab tidak akan menghina rakyatnya. Seorang pemimpin yang bermoral tidak akan menantang rakyatnya dengan kata-kata yang merendahkan.

Rakyat Tanjung Mulia tidak butuh pemimpin yang memotong harapan mereka. Mereka butuh pemimpin yang memotong mata rantai oligarki.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak mantan Bupati Labusel Edimin alias Asiong belum memberikan tanggapan atas pernyataan yang dikonfirmasikan warga tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999.

Penulis: Tim Investigasi Tnipolri News / FWB Labuhanbatu