GABUNGAN ORMAS PPBNI SATRIA BANTEN DAN BPPKB BANTEN DPC KABUPATEN PANDEGLANG AKAN GELAR AKSI UNJUK RASA TERKAIT DUGAAN CARUT-MARUT PENGELOLAAN PARKIR DAN KEBOCORAN PAD DI KABUPATEN PANDEGLANG

TNIPOLRINEWS.COM –

Pandeglang, 4 Juni 2026 – Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) Patriot Pemersatu Banten Nasional Indonesia (PPBNI) Satria Banten bersama Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten DPC Kabupaten Pandeglang menyatakan akan melaksanakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya terkait dugaan carut-marut pengelolaan parkir serta dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pandeglang.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Juni 2026, dengan titik aksi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Kantor Bupati Pandeglang, dan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang dan menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gabungan PPBNI dan BPPKB menilai bahwa persoalan pengelolaan parkir di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang telah menjadi perhatian publik. Selain menimbulkan berbagai keluhan di masyarakat, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pembangunan daerah.

Menurut koordinator aksi, berbagai informasi dan temuan yang berkembang di tengah masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aksi ini bertujuan mendorong adanya keterbukaan informasi, evaluasi menyeluruh, serta langkah konkret dari pihak-pihak terkait agar tidak muncul spekulasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dalam aksi tersebut, massa akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:

1. Mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir di Kabupaten Pandeglang.

2. Meminta aparat berwenang melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap dugaan kebocoran PAD yang bersumber dari sektor perparkiran.

3. Mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan.

4. Mendorong reformasi tata kelola perhubungan dan perparkiran agar lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

5. Menuntut adanya keterbukaan data dan informasi terkait target, realisasi, serta mekanisme pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pandeglang.

Gabungan PPBNI dan BPPKB menegaskan bahwa aksi yang akan dilaksanakan merupakan aksi damai, tertib, dan konstitusional. Seluruh peserta aksi diinstruksikan untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, serta menghormati aturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, pihak penyelenggara berharap Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang, dan aparat penegak hukum dapat menerima aspirasi masyarakat secara terbuka serta menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Kami berharap seluruh pihak dapat menyikapi persoalan ini secara objektif demi kepentingan masyarakat Kabupaten Pandeglang,” tegas perwakilan gabungan PPBNI dan BPPKB.

Gabungan PPBNI dan BPPKB menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila setiap potensi pendapatan daerah dikelola secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun keuangan daerah. Oleh sebab itu, seluruh pihak diharapkan mendukung upaya pengawasan publik sebagai bagian dari penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kontak Media:
Gabungan Ormas PPBNI Satria Banten & BPPKB Banten DPC Kabupaten Pandeglang

“Kawal Transparansi, Selamatkan PAD, Tegakkan Akuntabilitas untuk Pandeglang yang Lebih Baik

Jurnalis: Mukri