Jangan Hanya Laporan Rapi, Bupati Egi Minta Program Desa Benar-Benar Mensejahterakan Warga
LAMPUNG SELATAN, tnipolrinews.com –
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama` mengingatkan seluruh kepala desa` agar tidak lagi memandang pengelolaan keuangan desa sebatas urusan administrasi dan penyerapan anggaran.
Menurutnya, setiap rupiah dana desa` harus menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Egi saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026` di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan`, Senin [3/8/2026].
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati M. Syaiful Anwar`, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto`, Anggota Komite IV DPD RI Dapil Lampung Almira Nabila Fauzi` sebagai narasumber, jajaran kepala perangkat daerah, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Lampung Selatan.
*Indikatornya Dampak, Bukan Laporan*
Dalam arahannya, Egi menegaskan ukuran keberhasilan pembangunan desa tidak cukup dilihat dari laporan administrasi yang rapi atau besarnya anggaran yang terserap.
“Keberhasilan pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program harus memberikan dampak positif yang nyata sekaligus mampu berkelanjutan,” tegas Egi.
Ia meminta pemerintah desa mengubah pola pikir dalam menyusun program. Setiap kegiatan yang menggunakan dana desa harus punya nilai manfaat jangka panjang dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
*Aparatur Harus Profesional*
Egi juga menilai peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kunci agar tata kelola pemerintahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
“Workshop ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan aparatur desa sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden RI` yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Di Lampung Selatan, komitmen itu juga menjadi bagian implementasi Program HELAU`, khususnya pilar Unggul` yang menitikberatkan peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan.
*BPKP: Dorong Ekonomi Produktif Desa*
Sementara itu, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Ade Priyanto` mengatakan workshop ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan desa lebih baik.
“Selain memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, kegiatan ini juga mendorong pembangunan desa yang lebih efektif melalui penguatan SDM, pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, percepatan transformasi ekonomi desa berkelanjutan. Serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan desa,” pungkasnya.
*Reporter: BR*
*Tnipolrinews.com*
