November 19, 2026

POLEMIK DUGAAN DOKUMEN ANAK DALAM SK KADUS SINAR JAYA, INSPEKTORAT PESAWARAN: “BELUM BISA BERI TANGGAPAN, SILAKAN DIANGKAT”

0

PESAWARAN, Tnipolrinews.com —

Polemik pengangkatan Kepala Dusun Sinar Jaya, Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, terus bergulir. Setelah viralnya pemberitaan pengakuan Kepala Desa Paya, Zainulloh, terkait dokumen anak dalam berkas pengangkatan kepala dusun, perhatian publik kini tertuju pada sikap dan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Pesawaran.

Persoalan tersebut bukan sekadar polemik administrasi pemerintahan desa. Pengakuan Kepala Desa Paya mengenai dokumen anak dalam proses pengangkatan perangkat dusun memunculkan pertanyaan serius mengenai prosedur, persyaratan, verifikasi administrasi, hingga tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan keputusan pengangkatan tersebut.

Untuk memperoleh tanggapan atas viralnya pemberitaan tersebut, pada Kamis (19/11/2026), awak media melakukan konfirmasi melalui sambungan telepon selular kepada Asoka Salim, S.E., dari pihak Inspektorat Kabupaten Pesawaran. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan pengakuan Kepala Desa Paya, Zainulloh, soal penggunaan dokumen anak dalam berkas pengangkatan Kepala Dusun Sinar Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, awak media meminta tanggapan Inspektorat atas pengakuan Kepala Desa Paya yang telah menjadi perhatian publik. Awak media juga meminta pandangan institusi pengawasan tersebut mengenai dugaan persoalan administrasi pengangkatan Kadus Sinar Jaya serta kemungkinan adanya penelaahan atau pemeriksaan lebih lanjut sesuai kewenangannya.

Menanggapi pertanyaan awak media, Asoka Salim, S.E., menyampaikan, “Izin Bang, saya belum bisa memberikan tanggapan. Cuma kalau mau diangkat silakan aja,” ujarnya singkat melalui sambungan telepon selular.

Pernyataan tersebut belum memberikan tanggapan substantif mengenai bagaimana Inspektorat memandang persoalan yang sedang menjadi sorotan publik. Belum terdapat kepastian apakah informasi dan dokumen yang berkembang akan ditelaah, diverifikasi, atau ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah daerah.

Di tengah berkembangnya polemik, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap proses pengangkatan perangkat desa berjalan sesuai ketentuan. Persyaratan administrasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk memastikan setiap keputusan pemerintahan desa memiliki dasar yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila benar terdapat persoalan dalam dokumen persyaratan pengangkatan, penelusuran objektif menjadi langkah penting untuk memastikan fakta sebenarnya. Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, keterangan pihak terkait, serta mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Inspektorat sebagai institusi pengawasan internal pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut sesuai kewenangannya. Penelaahan, verifikasi, dan pemeriksaan apabila diperlukan menjadi penting untuk memastikan proses pengangkatan perangkat desa berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengabaikan kepentingan publik.

Kini, publik menanti sikap Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Inspektorat, Camat Padang Cermin, serta Kepala Desa Paya. Apakah viralnya pengakuan tersebut akan ditindaklanjuti melalui penelusuran objektif, atau justru berhenti sebagai polemik pemberitaan tanpa kejelasan? Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

(RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *