November 19, 2026

KTPMI PROKLAMASIKAN PENETAPAN HAK ATAS 700 HEKTAR: REFORMA AGRARIA ATAU PEMBERONTAKAN AGRARIA?

0

Tnipolri news.com // LABUHANBATU SELATAN –

Kamis, 19 November 2026, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, menjadi saksi sejarah. Kelompok Tani Perjuangan Mulia Indonesia (KTPMI) memproklamasikan penetapan hak kepemilikan atas lahan seluas 700 hektar yang selama 30 tahun dikuasai dan diusahai oleh PT. Nubika Jaya Cabang PHG.

Upacara berlangsung khidmat. Abdullah Hasibuan, Ketua KTPMI, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Hasanuddin Hasibuan, S.H., Panglima KTPMI, bertindak sebagai Komandan Upacara. Rangkaian dimulai dengan pembacaan doa, pengibaran Bendera Merah Putih, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Proklamasi KTPMI.

ISI PROKLAMASI KTPMI:

> Kami warga Desa Tanjung Mulia, dengan ini menyatakan bahwa tanah yang dirampas Nubika Jaya telah kembali dikuasai dan diusahai KTPMI dengan sesungguh-sungguhnya.

> Kami KTPMI meminta Bupati Labuhanbatu Selatan untuk menetapkan lahan 700 hektar milik KTPMI dikeluarkan dari HGU PT. Nubika Jaya.

Kami KTPMI meminta seluruh rakyat Indonesia mendukung Reforma Agraria, Tanah Rakyat Kembali Kepada Rakyat.

> Hal-hal yang mengenai pemindahan administrasi dan penetapan hak dengan cara seksama dan dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya serta siapapun menolak keputusan KTPMI ini akan berhadapan dengan rakyat dan pemerintahan Republik Indonesia.

> Tanjung Mulia, 19 November 2026
> An. Masyarakat Tanjung Mulia, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan, Prov. Sumatera Utara.

DASAR HUKUM YANG DIKLAIM KTPMI: BUKAN SEKEDAR AKSI, TAPI KONSTITUSI

Proklamasi ini, menurut KTPMI, bukan tindakan anarkis, melainkan pelaksanaan dari cita hukum agraria nasional:

1. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut KTPMI, negara tidak boleh membiarkan penguasaan tanah hanya untuk kemakmuran korporasi, sementara rakyat pemilik asal hidup dalam kemiskinan.

2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 10
Tanah mempunyai fungsi sosial. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak atas tanah wajib mengerjakan tanahnya secara aktif dan tidak boleh menelantarkan. Jika HGU tidak memberikan kemakmuran bagi rakyat sekitar, maka secara filosofis hak tersebut patut ditinjau ulang.

3. Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Reforma Agraria bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, dan menciptakan keadilan. Objek Reforma Agraria adalah tanah HGU yang sudah habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah yang diduga diterbitkan dengan cacat administrasi.

KTPMI menilai, HGU PT. Nubika Jaya Cabang PHG yang diterbitkan tahun 2019 diduga ilegal dan maladministrasi, karena diterbitkan di tengah sengketa yang belum pernah selesai sejak 1996, serta mengabaikan surat Sekdaprovsu tahun 2004 dan dua kali undangan mediasi BPN tahun 2016 yang tidak dihadiri perusahaan.

30 TAHUN MENEMPUH JALUR HUKUM, HASILNYA N.O.

Kepada media dan insan pers, Abdullah Hasibuan menyampaikan:

KTPMI telah melakukan langkah hukum yakni gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dan gugatan di Pengadilan Rantauprapat hasilnya N.O.

Kami sudah menyurati Bupati Labuhanbatu Selatan, DPRD, BPN ATR Labusel, DPRD Sumut, BPN ATR Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya. Tapi sayang seribu kali sayang, hingga kini 30 tahun sudah kami berharap keadilan kepada pemerintah Labusel dan provinsi tak pernah kunjung datang.

Menurut Abdullah, ketika semua saluran hukum formal dinyatakan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard / gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil), maka rakyat tidak bisa disalahkan jika kemudian mengambil sikap politik agraria.

Maka pada hari ini kami masyarakat KTPMI menyatakan sikap memproklamasikan KTPMI akan menguasai dan mengusahai lahan kami ini hingga adanya keadilan sampai titik darah penghabisan, tutupnya.

PERTANYAAN BESAR UNTUK NEGARA

Proklamasi KTPMI ini kini menempatkan negara pada persimpangan:

Apakah negara akan menegakkan Perpres 86 Tahun 2018 dengan melakukan audit HGU dan redistribusi tanah kepada subjek Reforma Agraria?

Atau negara akan membiarkan konflik ini berlarut-larut hingga menjadi konflik horizontal yang lebih besar?

Bagi KTPMI, jawabannya sudah jelas: Reforma Agraria bukan sekedar program di atas kertas, tapi perintah konstitusi yang harus diwujudkan. Tanah rakyat harus kembali kepada rakyat.

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi PT. Nubika Jaya Cabang PHG, BPN ATR Labuhanbatu Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mahmud Efendi Ritonga – Kaperwil Sumut/ Tim FWB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *