Ribuan Guru Indonesia Akan Datangi DPR RI, Tuntut Keadilan dan Status ASN untuk Seluruh Guru
Tnipolrinews.com | Banten —
Ikatan Guru Sertifikasi Swasta PLPG Indonesia (IGSS PLPG Indonesia) bersama delapan organisasi profesi guru lainnya, yakni PGSI, PGMM, FGSNI, GM-Pro, FTHMI, FKSS Jateng, FGHM Jabar, dan AGM Magelang, dipastikan akan turun dalam agenda besar Silaturahmi Akbar Guru Indonesia (SIAGA) 20 Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
Ketua Umum IGSS PLPG Indonesia, Eka Wahyuni, menegaskan bahwa silaturahmi akbar tersebut menjadi momentum bersejarah bagi perjuangan guru Indonesia demi memperoleh keadilan dan pengakuan negara. Ratusan anggota IGSS dari Banten, Jawa Tengah, dan berbagai daerah lainnya, siap memperkuat belasan ribu guru dari berbagai organisasi profesi yang akan mengawal langsung serta memastikan kebijakan pemerintah untuk pula merangkul guru swasta.
“Guru swasta selama ini memberikan kontribusi signifikan dalam menjalankan program pendidikan nasional, namun masih diperlakukan tidak adil. Sudah saatnya pemerintah membuka hak dan peluang yang sama menjadi ASN atau PPPK bagi seluruh guru Indonesia tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Agenda SIAGA 20 Mei akan dipusatkan di depan gedung DPR RI, diisi doa bersama, orasi perjuangan, hingga audiensi dengan pimpinan DPR RI dan kementerian terkait. Tuntutan utama para guru adalah mendesak pemerintah segera mengamandemen UU ASN dan merevisi UU Sisdiknas agar guru swasta di bawah Kemendikdasmen maupun Kemenag mendapat kesempatan yang sama menjadi ASN/PPPK.
Para guru menilai diskriminasi terhadap guru swasta tidak boleh terus berlangsung. Sebab tugas, tanggung jawab, dan kewajiban guru di seluruh Indonesia sama dalam mencerdaskan anak bangsa, tanpa pandang tempat pengabdiannya. Mereka menuntut kesejahteraan yang adil, merata, dan menyeluruh demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.
SIAGA 20 Mei disebut akan menjadi kebangkitan baru perjuangan guru Indonesia. Semangat persatuan dari berbagai organisasi profesi kini semakin menguat untuk menuntut perhatian serius pemerintah terhadap nasib jutaan guru swasta di tanah air yang belum peroleh jaminan kesejahteraan dan kepastian status ASN.
Sumber:Eka
Jurnalis: Sahroni
