8 FRAKSI DPRD LAMPUNG SELATAN SETUJU LANJUTKAN BAHAS KUPA-PPAS PERUBAHAN APBD 2026
Lampung Selatan, TNIPOLRINEWS.COM –
Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan siap melanjutkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting agar program prioritas daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan dinamika keuangan daerah.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu, 5 Agustus 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit, Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.
WABUP SAMPAIKAN RANCANGAN KUPA-PPAS
Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mewakili Bupati Radityo Egi Pratama menyampaikan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Dalam sambutannya, Wabup Syaiful menegaskan bahwa KUPA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah dan menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026.
Dokumen tersebut disusun sebagai respons atas perubahan asumsi awal APBD, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemanfaatan SiLPA 2025, serta dinamika lain sesuai peraturan perundang-undangan.
“Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian postur anggaran, tetapi instrumen kebijakan fiskal daerah untuk merespons dinamika pemerintahan dan pembangunan. Tujuannya menjaga kesinambungan pelayanan publik, memenuhi kewajiban daerah, serta memastikan program prioritas berjalan efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Syaiful.
PENDAPATAN NAIK RP28,53 MILIAR, BELANJA NAIK RP194,11 MILIAR
Wabup menjelaskan, penyusunan KUPA-PPAS mengacu pada Perubahan RKPD 2026 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, arah kebijakan nasional, kebijakan Pemprov Lampung, dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam rancangan tersebut:
1. Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp2,147 triliun atau naik Rp28,53 miliar dari target awal
2. Belanja Daerah direncanakan Rp2,415 triliun atau naik Rp194,11 miliar
3. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan Rp290,58 miliar dari SiLPA 2025 dan pinjaman daerah
Peningkatan belanja diarahkan untuk belanja wajib dan mengikat, penyelesaian pekerjaan fisik 2025, dukungan UHC Prioritas JKN, pemanfaatan hibah pusat, dan optimalisasi SiLPA 2025.
8 FRAKSI NYATAKAN SIAP BAHAS
Usai penyampaian, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum. Pada prinsipnya, delapan fraksi menerima dan siap melanjutkan pembahasan bersama Pemkab Lampung Selatan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kesepahaman ini menjadi fondasi agar arah kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan program prioritas daerah di Lampung Selatan tetap berjalan optimal, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Beddi Rizal
