BUPATI LABUSEL FERY SYAHPUTRA SIMATUPANG BUNGKAM SAAT DIKONFIRMASI: PRO RAKYAT ATAU PRO OLIGARKI?
TnipolriNews.com // KOTA PINANG –
Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Syahputra Simatupang, memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan terkait konflik agraria berdarah yang sudah berlangsung 30 tahun.
Pertanyaan yang diajukan media ini sangat sederhana, tapi jawabannya menentukan nasib ribuan rakyat:
Tindakan apa yang sudah dilakukan terkait konflik KTPMI dengan PT Nubika Jaya Cabang PHG? Dan Bupati pro rakyat atau pro oligarki?
Saat dikonfirmasi media Tnipolri News melalui aplikasi WhatsApp, Bupati hanya membaca pesan tersebut. Tidak membalas. Tidak menanggapi. Diam seribu bahasa alias BUNGKAM.
Sikap bungkam seorang kepala daerah di tengah jeritan rakyatnya ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan sumpah jabatan.
KONFLIK SEJAK 1996, 30 TAHUN TAK KUNJUNG SELESAI!
Masyarakat KTPMI Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara sejak 1996 hingga hari ini berjuang mempertahankan lahan sengketa seluas 700 Hektar yang diduga dirampas paksa oleh PT Nubika Jaya Cabang PHG.
Konflik ini sudah berlangsung sebelum pemekaran kabupaten, hingga terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berganti-ganti Bupati, berganti-ganti rezim, tapi nasib rakyat Tanjung Mulia tidak pernah berubah. Lahan mereka tetap dikuasai perusahaan, perjuangan mereka tetap diabaikan.
30 tahun! Tiga puluh tahun rakyat menunggu keadilan. 30 tahun rakyat bersabar. Tapi keadilan itu tak pernah datang dari Kotapinang.
KTPMI: KAMI SIAP MATI BERKALANG TANAH!
Hari ini, Selasa (10/11/2026), masyarakat KTPMI menyatakan tekad bulat yang membuat bulu kuduk merinding.
Ketua KTPMI, Abdullah Hasibuan, dengan suara bergetar namun tegas menyampaikan:
> Hari ini masyarakat KTPMI bertekad menduduki lahan, berjuang hingga darah penghabisan dan siap mati berkalang tanah sampai tanah ini kembali kepada kami!
Pernyataan itu bukan gertakan. Itu adalah jeritan rakyat yang sudah kehabisan kesabaran. Rakyat yang sudah tidak percaya lagi pada janji manis pejabat.
Jika sampai ada darah yang tumpah di Tanjung Mulia, siapa yang akan bertanggung jawab? Bupati yang bungkam itulah yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan hukum!
AUDIENSI HANYA DEBAT KUSIR DAN JANJI MANIS
Sebelumnya, KTPMI sudah melakukan audiensi dengan Bupati terkait mempertanyakan lahan konflik 700 hektar milik masyarakat yang digarap paksa pihak PT Nubika Jaya Cabang PHG di ruangan Bupati Labusel.
Hasilnya? Nihil!
Audiensi tersebut seolah hanya debat kusir dan janji manis. Bupati berjanji akan menjadwalkan pertemuan antara Bupati, BPN ATR Labusel dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.
Tapi hingga saat ini, janji itu TIDAK TEREALISASI. Janji tinggal janji. Pertemuan tinggal wacana. Rakyat tinggal gigit jari.
KEPALA BPN: KUNCINYA ADA PADA BUPATI!
Fakta yang paling menusuk terungkap saat pengurus KTPMI, Mahasiswa dari PMII dan beberapa wartawan hadir dalam pertemuan tersebut.
Kepala BPN ATR Labusel menyebutkan dengan jelas:
> Terkait sengketa lahan ini, kuncinya ada pada Bupati Labusel.
Artinya, bola panas itu ada di tangan Bupati. Jika Bupati mau bertindak, konflik ini bisa selesai. Jika Bupati mau memanggil BPN, Dinas Perkebunan, dan PT Nubika Jaya, persoalan ini bisa terbuka.
Tapi kenapa Bupati tidak bertindak? Kenapa Bupati diam? Kenapa Bupati bungkam?
Pertanyaan ini yang membuat rakyat menduga ada sesuatu yang disembunyikan di balik kebungkaman Bupati.
DIDUGA BUPATI OLIGARKI, DIDUGA TERIMA SUAP
Patut diduga kalau Bupati Labusel adalah Bupatinya Oligarki dan patut diduga telah menerima suap dari PT Nubika Jaya Cabang PHG.
Dugaan ini muncul dari masyarakat, bukan dari wartawan. Masyarakat menilai, tidak mungkin seorang Bupati yang memegang kunci penyelesaian konflik selama berbulan-bulan diam saja, kecuali ada kepentingan lain yang mengikat lidahnya.
Jika dugaan ini tidak benar, Buktikan! Buka suara! Panggil PT Nubika Jaya! Bela rakyatmu! Jangan hanya membaca WA wartawan lalu diam!
Bupati yang bersih tidak akan takut bicara. Bupati yang pro rakyat tidak akan bungkam. Hanya Bupati yang takut kepada oligarki yang memilih diam seribu bahasa.
KTPMI TAK PERCAYA LAGI DENGAN PEMERINTAH LABUSEL!
Di akhir percakapannya, Ketua Abdullah Hasibuan menyatakan dengan tegas sikap yang sangat memprihatinkan bagi wibawa negara di daerah:
> Saya dan seluruh anggota KTPMI tidak percaya lagi dengan Pemerintah Labusel, Polisi Labusel dan Kejaksaan serta Pengadilan Negeri. Untuk itu saya memohon kepada Bapak Presiden, Kapolri, Kejagung dan Menteri ATR/BPN RI turun dalam penyelesaian konflik agraria kami ini.
Ini adalah tamparan keras bagi Pemkab Labusel! Rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahnya sendiri! Rakyat sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum di daerahnya!
Ketika rakyat sudah tidak percaya kepada Bupati, kepada Polisi, kepada Kejaksaan, kepada Pengadilan di daerahnya, itu artinya pemerintah daerah telah GAGAL TOTAL menjalankan amanah.
PENUTUP: WAHAI BUPATI, JAWABLAH!
Wahai Bupati Fery Syahputra Simatupang…
Rakyat Tanjung Mulia tidak minta hartamu. Mereka tidak minta jabatanmu. Mereka hanya minta tanah mereka kembali.
Mereka sudah berjuang sejak 1996. Mereka siap mati berkalang tanah. Dan kau hanya bisa membaca WA lalu diam?
Ingatlah, wahai Bupati. Diammu hari ini akan dicatat sejarah. Diammu hari ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Jadilah Bupati pro rakyat, bukan Bupati pro oligarki. Sebelum darah rakyat tumpah di Tanjung Mulia karena kebungkamanmu!
Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Labusel Fery Syahputra Simatupang belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya sesuai UU Pers No.40 Tahun 1999.
Penulis: Tim Investigasi Tnipolri News / FWB Labuhanbatu
