Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Maaf Setelah Ada Polemik Renovasi Rumah Yang Habiskan Dana Fantastik

TNIPolrinews.com | Samarinda –

Gubernur Kalimantan Timur, DR. H Rudy Mas’ud, S.E., ME, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menyusul polemik renovasi rumah dinas yang menjadi sorotan publik pasca aksi unjuk rasa pada 21 April 2026.
Dalam pernyataannya, Rudy mengakui adanya kegelisahan dan kritik dari masyarakat terkait penggunaan anggaran renovasi rumah jabatan, khususnya terhadap sejumlah item yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

“Saya memahami bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerah yang kita cintai bersama. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perencanaan paket renovasi senilai sekitar Rp25 miliar tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.

Namun demikian, Rudy menegaskan tetap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.
Sebagai langkah konkret, ia menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya untuk item renovasi yang tidak berkaitan dengan fungsi kedinasan.

“Saya tidak mencari alasan. Ini adalah tanggung jawab saya. Item yang tidak sesuai fungsi kedinasan akan saya tanggung secara pribadi,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Kaltim akan melakukan evaluasi dan audit ulang secara terbuka terhadap seluruh paket renovasi guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Rudy juga menyampaikan komitmen untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan fasilitas pimpinan agar lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam upaya menjaga kepercayaan publik, ia turut mengumumkan akan meniadakan keterlibatan anggota keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi, termasuk dalam tim percepatan pembangunan.

Gubernur Kaltim tersebut juga membuka ruang transparansi yang lebih luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Terkait pernyataan sebelumnya yang sempat menimbulkan polemik karena dikaitkan dengan pimpinan nasional, Rudy kembali menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan tidak ada maksud untuk membandingkan pihak mana pun.

Ke depan, ia berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi serta mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.
“Saya akan bekerja lebih teliti, lebih peka, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Lilik. S